Ternate — Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir didampingi Plt Kabag Tata Usaha dan Umum Irwan Kadir, Ketua dan Anggota Tim Kerja mengikuti secara virtual pembukaan Pembinaan Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama yang diselenggarakan Biro Hukum Komunikasi Publik dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkum, Balai Diklat Sulawesi Utara (Sulut).
Argap Situngkir menyampaikan dukungannya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan hukum, komunikasi publik dan kerja sama, dengan mengutus dua ASN dari Kemenkum Malut.
“Kegiatan pembinaan ini penting terutama dalam meningkatkan pengetahuan tentang komunikasi publik hubungan masyarakat guna mendorong citra positif Kemenkum Malut,” ujar Argap Situngkir, Rabu (11/6).
Hal ini penting kata Argap Situngkir, sebab peran komunikasi publik tidak lagi sekedar menjadi penyampai informasi, tetapi bertransformasi menjadi aktor kunci dalam menjaga citra lembaga, membangun kepercayaan publik, serta mengelola komunikasi dan krisis secara efektif.
Staf Khusus Menteri Hukum, Yadi Hendriana didampingi oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerjasama, Ronald Lumbuun membuka kegiatan yang diikuti secara langsung oleh 24 Peserta dan diikuti secara virtual oleh 12 kanwil tersebut.
Yadi menyampaikan, peran sentral humas sebagai ujung tombak konsistensi informasi yang akurat, membangun hubungan dengan masyarakat, serta memelihara keselarasan antara kepentingan organisasi dan ekspektasi publik.
“Humas hari ini harus menjadi fasilitator komunikasi yang lincah, adaptif, dan berintegritas. Di tengah dinamika informasi, Humas memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kredibilitas dan wajah institusi di mata publik,” ujar Yadi.
Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas SDM Humas dalam hal strategi komunikasi efektif di era digital, pengelolaan media sosial dan hubungan media, pembangunan citra dan reputasi institusi, pelibatan publik dalam agenda kelembagaan.
Selain itu para peserta yang dibina sepekan tersebut akan diperkuat juga terkait pengelolaan hukum dan kerja sama, terutama memperkuat peran komunikasi publik yang efektif.
