oleh

Kemenkum Malut Perkuat Komunikasi Publik Sasar Manfaat Layanan Masyarakat

Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mengikuti kegiatan Agenda Setting Pemerintah yang diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama secara daring, Senin (01/9/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, meningkatkan literasi, memantau dan merespons opini publik, menciptakan reputasi positif, membangun hubungan baik dengan stakeholder, serta mengawasi jalannya reformasi birokrasi.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukerma Ronal Lumbun menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis agenda setting periode September–Oktober 2025.

Baca Juga  Lapas Kelas I Tangerang Tegaskan Komitmen Bebas Narkoba, Siap Tindak Tegas Dugaan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Lapas Kelas I Tangerang

“Saya mengajak kepada seluruh peserta yang hadir secara daring maupun luring, baik di Unit Utama, Kantor Wilayah, maupun UPT di lingkungan Kementerian Hukum. Ini adalah langkah strategis untuk menyebarluaskan informasi positif di media sosial terkait program pemerintah yang menjadi prioritas presiden serta program unggulan Kementerian Hukum di wilayah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, bahwa agenda setting bukan hanya menekankan pada capaian angka, tetapi juga mengangkat kisah masyarakat penerima manfaat dari program pemerintah maupun program Kementerian Hukum. Hal ini penting agar publik dapat merasakan langsung dampak dari kebijakan yang dijalankan.

Baca Juga  Menuju IPPAFEST 2025, Rutan Bangil Perkuat Koordinasi Lewat Zoom Meeting

Sementara itu, Kakanwil KemenkumMalut, Budi Argap Situngkir, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan agenda setting pemerintah. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan upaya Kanwil untuk memperkuat citra positif, meningkatkan pelayanan publik, dan menghadirkan kehadiran nyata Kementerian Hukum di tengah masyarakat.

“Agenda setting ini, terutama dalam memperkuat komunikasi publik dan menyebarkan narasi positif terkait program pemerintah dan Kementerian Hukum di daerah. Dengan begitu, masyarakat akan semakin merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan,” tutur Argap Situngkir.

Baca Juga  Sinergi Penataan Kawasan Lebak, Wujudkan Transportasi Terintegrasi dan Tumbuhkan Wilayah

News Feed