Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menyelenggarakan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta Perjanjian Kinerja tahun 2026.
Penandatanganan dilakukan oleh Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, Kadiv Pelayanan Hukum, Rian Arvin, Kabag Tata Usaha dan Umum, La Dariani, Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual, Zulfikar Gailea, Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Muh Kasim Umasangadji.
Mengawali sambutan, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir menyampaikan pesan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang menekankan bahwa pembangunan zona integritas merupakan suatu program berkelanjutan, dan menjadi budaya dan ikhtiar bersama untuk meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik.
“Pesan Pak Menteri Hukum patut kita optimalkan di wilayah. Yaitu, membangun zona integritas memerlukan transformasi digital dan inovasi untuk menciptakan pelayanan publik yang bernilai bagi masyarakat,” tegas Argap saat memberikan sambutan di aula Gamalama Kanwil Malut, Senin (19/1).
Masyarakat sebagai penerima manfaat patut menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan ZI. Baik layanan bantuan hukum gratis bagi warga tak mampu, layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, harmonisasi rancangan peraturan daerah, dan lainnya. Untuk itu, Argap mendorong agar inovasi Kanwil Kemenkum Malut mampu menjembatani kebutuhan dan harapan masyarakat dalam menerima layanan hukum yang mudah, cepat dan akuntabel.
Selain itu, keberadaan gedung baru Kanwil Kemenkum Malut yang efektif digunakan pada Februari 2026, harus menjadi pemacu motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus berkontribusi meningkatkan kualitas budaya kerja, pencapaian kinerja dan pelayanan yang bernilai bagi masyarakat.
Tahapan pembangunan ZI di 2026, diawali dengan pemenuhan data dukung di triwulan I, verifikasi data dukung oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal pada triwulan II, dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada triwulan III. Sampai penetapan satker berpredikat WBBM di triwulan IV.
“Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi untuk mencapai predikat WBBM. Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi!” seru Argap yang diikuti seluruh jajaran saat mengakhiri sambutannya.
