Ternate – Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum mendorong pemenuhan data dukung pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tindakknjut ZI tersebut sebagai hasil penilaian Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kanwil Kemenkum Malut pekan sebelumnya.
Menurut Mia, pelaksanaan desk evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya bukan merupakan akhir dari seluruh rangkaian proses penilaian. Namun etape krusial dalam pembangunan ZI.
“Walaupun kita telah menyelesaikan desk evaluasi pekan lalu, bukan berarti upaya dan proses penilaian WBBM telah selesai. Masih terdapat beberapa tahapan yang harus kita lalui. Untuk itu, saya meminta kepada seluruh rekan-rekan agar tetap mempersiapkan dan memenuhi data dukung yang diperlukan, tingkatkan kinerja, dan kualitas pelayanan publik,” ujarnya pada apel pagi bersama di Lapangan Upacara Kanwil Kemenkum Malut, Senin (31/08).
Lebih lanjut, ia mengingatkan jajaran terkait pentingnya memperhatikan pelaksanaan program kerja, termasuk rencana penarikan dana, mengingat telah memasuki akhir bulan pada triwulan berjalan.
“Kita tengah memasuki akhir bulan pada triwulan berjalan. Saya mengingatkan kepada masing-masing bidang terkait program kerja dan rencana penarikan dana agar dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir (BAS), dalam keterangannya mengatakan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Malut saat ini telah memasuki tahapan akhir dalam rangkaian penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk itu, Argap mendorong seluruh jajaran diminta tetap menjaga konsistensi dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tahapan selanjutnya.
“Perlu saya ingatkan kepada seluruh jajaran, baik di masing-masing divisi maupun Tata Usaha, agar tetap menjaga konsistensi dan kesiapan. Pastikan seluruh data dukung yang dibutuhkan telah dipenuhi secara optimal. Jangan sampai kita lengah karena proses penilaian WBBM masih terus berjalan,” ujar Argap.
Adapun hasil penilaian WBBM dari TPN Kemenpanrb secara langsung merupakan bagian dari penilaian akhir pembangunan ZI untuk penetapan predikat WBBM, yang diukur dari kualitas data dukung, inovasi pelayanan, manajemen risiko, pengendalian kinerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
