Ternate – Penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas dan perjanjian kinerja tahun 2026, menjadi agenda krusial yang akan digelar pada pekan mendatang. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir mengatakan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting bagi jajaran Kemenkum Malut sebab akan mengikuti kontestasi dalam mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Argap menyampaikan hal itu saat memimpin rapat persiapan penandatanganan komitmen bersama pembangunan ZI dan perjanjian kinerja tahun 2026, yang dihadiri jajaran Kemenkum Malut.
“Kanwil Malut telah berhasil meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Tahun 2026 ini menjadi momen krusial, sebab penggunaan gedung baru menandai semangat baru kita untuk membangun zona integritas melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin lebih baik,” ungkap Argap, Selasa (13/1/2025).
Argap mengajak jajaran untuk memedomani arahan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas pada kegiatan pencanganan ZI tingkat nasional pekan sebelumnya, yang membeberkan dua strategi Kemenkum dalam membangun ZI. Pertama, transformasi digital untuk menciptakan pelayanan publik yang bernilai bagi masyarakat. Kedua, menciptakan budaya kerja yang penuh inovasi.
“Kanwil Kemenkum Malut memiliki potensi besar meraih predikat WBBM. Ini butuh komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat berbasis digital dan inovasi,” ungkap Argap.
Selain itu, dirinya mendorong jajaran Kemenkum Malut untuk mengoptimalkan pencapaian perjanjian kinerja tahun 2026, meliputi pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan hukum kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum, serta peningkatan pelayanan fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah, layanan bantuan hukum, dan strategi kebijakan.
Penguploadan data dukung WBBM periode B03 tahun 2026 juga menjadi instrumen kunci dalam penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, maupun Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Pemenuhan data dukung juga harus mencerminkan semangat dan hasil implementasi pembangunan zona integritas yang dampaknya dirasakan masyarakat,” pungkas Argap.
