Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mengikuti Webinar Petunjuk Teknis Layanan Perseroan Perorangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kamis (26/2). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Malut dari ruangan kerja masing-masing.
Webinar dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, yang dalam arahannya menyampaikan bahwa Kementerian Hukum tengah mempersiapkan peluncuran dan promosi Super App serta Posbankum yang direncanakan akan diperkenalkan di hadapan Presiden Republik Indonesia. Dirjen AHU menegaskan bahwa seluruh layanan AHU, termasuk apostille dan Perseroan Perorangan, telah berbasis digital dan menjadi tanggung jawab bersama untuk dipromosikan secara masif oleh seluruh Kantor Wilayah.
Dalam pemaparannya, Dirjen AHU juga menyampaikan target kinerja nasional Perseroan Perorangan Tahun 2026, yakni target jangka pendek sebanyak 8.000 pendaftaran dan target jangka panjang mencapai 80.000 pendaftaran hingga akhir tahun 2026. Selain capaian kuantitatif, ditekankan pula pentingnya transformasi sistem layanan melalui penghapusan dualitas sistem, standarisasi produk hukum baru, serta penerapan output Perseroan Perorangan dalam format terbaru. Seluruh pendaftaran diwajibkan menggunakan AHU Link yang telah memasuki tahap live production, sehingga masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dengan menyiapkan KTP dan NPWP.
Dirjen AHU menegaskan bahwa Kantor Wilayah merupakan garda terdepan dalam menangani kendala teknis di daerah, dengan dukungan pendampingan dari tim teknologi informasi Direktorat Jenderal AHU. Selain itu, pentingnya menjaga kualitas dan keberlanjutan Perseroan Perorangan turut menjadi perhatian, termasuk validasi data, penguatan pengawasan notaris melalui audit kepatuhan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), serta koordinasi lintas sektor dengan perbankan nasional guna mendukung akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menanggapi arahan tersebut, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan strategis Direktorat Jenderal AHU serta mendorong optimalisasi layanan Perseroan Perorangan di Maluku Utara.
“Kami siap mengawal implementasi kebijakan pusat agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Kanwil Kemenkum Malut tidak hanya berfokus pada pencapaian target pendaftaran, tetapi juga mendorong agar Perseroan Perorangan yang terbentuk memiliki keberlanjutan usaha, akses pembiayaan, dan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Argap.
Melalui partisipasi dalam webinar ini, Kanwil Kemenkum Malut akan memperkuat koordinasi internal, meningkatkan sosialisasi layanan AHU kepada masyarakat, serta memastikan pendampingan teknis berjalan optimal guna mendukung pencapaian target nasional Perseroan Perorangan Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas.
