Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Topan Sopuan, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Rian Arvin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, serta jajaran Kanwil Kemenkum Malut mengikuti kegiatan Pasti Ada Solusi Episode 26 yang diselenggarakan Kementerian Hukum secara daring, Jumat (20/11).
Kegiatan Pasti Ada Solusi episode ke-26 yang dipimpin langsung Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas tersebut menjadi wadah dialog, penyampaian aspirasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan layanan hukum guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Menkum Supratman menegaskan bahwa Kementerian Hukum terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan menjadikan masukan, kritik, dan pengaduan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembenahan sistem pelayanan.
“Kami tidak pernah mengklaim bahwa pelayanan Kementerian Hukum sudah sempurna. Justru melalui masukan, kritik, dan pengaduan masyarakat, kami membangun serta memperbaiki sistem agar pelayanan ke depan semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Supratman.
Lebih lanjut, Menkum menyoroti reformasi layanan kenotariatan, termasuk pemberian kepastian bagi calon notaris yang tergabung sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI). Rencana pembukaan 3.330 formasi calon notaris menjadi salah satu langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan layanan kenotariatan di berbagai wilayah Indonesia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan notaris.
“Kami ingin menghadirkan sistem pelayanan yang lebih transparan, memberikan kepastian, dan menghilangkan hambatan yang selama ini dirasakan. Melalui pembukaan 3.330 formasi calon notaris serta penyederhanaan mekanisme perpindahan wilayah kerja, kami berupaya memberikan kesempatan yang lebih adil dan pelayanan yang semakin mudah diakses,” ungkapnya.
Selain reformasi layanan, Menkum juga menekankan pentingnya menjaga integritas, solidaritas, dan kerukunan dalam organisasi profesi notaris. Ia mengajak seluruh keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia untuk mengedepankan kepentingan organisasi, peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap seluruh keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia dapat menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana mengurus dan memberikan pelayanan terbaik kepada anggota serta masyarakat, bukan semata-mata memperebutkan jabatan dalam organisasi,” terangnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan mangatakan dukungan terhadap penguatan digitalisasi layanan Kementerian Hukum serta penyelesaian aspirasi masyarakat, khususnya terkait layanan kenotariatan di Maluku Utara.
Topan menilai kemudahan akses layanan melalui sistem digital perlu terus diperkuat, termasuk dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi notaris di daerah.
“Kami mendukung digitalisasi layanan Kementerian Hukum dan upaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Termasuk harapan kami di wilayah terkait Ikatan Notaris di Maluku Utara. Proses layanan lebih mudah dan memberikan kepastian hukum,” pungkas Topan.
Melalui kegiatan Pasti Ada Solusi, Kanwil Kemenkum Malut terus mendrorong palayanan hukum sebagai fungsi di wilayah dengan kolaborasi antara pusat dan wilayah untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi kendala layanan, serta merumuskan langkah perbaikan secara berkelanjutan.

