Depok – Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 Kementerian Hukum (Kemenkum) memasuki babak pembahasan komisi terkait isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan pelayanan hukum di wilayah yang diikuti para Pimpinan Tinggi Pratama, Madya, dan Pejabat Manajerial.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir berada masuk di Komisi 2A Peraturan Perundang-undangan, Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin di Komisi 3B Kekayaan Intelektual, Kadiv P3H, Zulfahmi di Komisi 2B Pembinaan Hukum, dan Plt. Kabag TU dan Umum, Irwan Kadir di Komisi 1A Dukungan Manajemen.
Kakanwil Argap Situngkir mengungkapkan bahwa pembahasan isu-isu strategis komisinya menyangkut penyusunan rancangan produk hukum daerah, pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan, rekomendasi strategi kebijakan hukum, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi analis kebijakan.
“Termasuk dalam upaya mendorong pemerintah daerah menggunakan aplikasi e-harmonisasi di kanwil,” ungkap Argap Situngkir, Rabu (30/7).
Sementara itu, Kadiv Yankum, Chusni menyampaikan bahwa isu strategis kaitan dengan kekayaan intelektual, yakni meningkatnya jumlah permohonan ki khususnya indikasi geografis, dan penyelesaian pelanggaran KI.
“Juga pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang memiliki potensi ekonomi, khususnya di Malut yang memiliki potensi sangat beragam,” ujar Chusni.
Untuk pembinaan hukum, Kadiv P3H Zulfahmi mengatakan bahwa pengelolaan keanggotaan JDIHN, layanan bantuan hukum, rekomendasi hasil analisis dan evaluasi terhadap perda, menjadi isu yang dikaji.
“Meningkatnya desa sadar hukum di Indonesia melalui terbentuknya Pos Bantuan Hukum desa/kelurahan menjadi perhatian bersama. Ini bentuk kehadiran negara menciptakan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat,” ujar Zulfahmi.
Selain itu, untuk isu dukungan manajemen membahas isu perencanaan kinerja, reformasi birokrasi, tata kelola pengadaan dan BMN di lingkungan Kemenkum.
“Kami juga membahas terkait upaya meningkatkan kualitas inovasi pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” ungkap Kabag TUM Irwan.
Pembahasan komisi tersebut akan menjadi rumusan kebijakan dalam penyusunan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja semester II 2025. Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen mendorong kinerja seluruh pelaksanaan tugas, termasuk pelayanan masyarakat di wilayah Malut.
