Ternate– Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Maluku Utara tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Jumat (13/11/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Pala Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, dengan melibatkan Biro Hukum dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Malut selaku pemrakarsa.
Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan menyampaikan, harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap regulasi yang dibentuk memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan permasalahan hukum, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Topan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenkum Malut dalam mengawal pembentukan produk hukum yang berkualitas, dab berdampak bagi masyarakat.
“Harmonisasi produk hukum daerah termasuk Ranpergub merupakan tahapan penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ungkap Topan.
Senada, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, saat menyampaikan sambutan mengatakan bahwa sebelum rapat harmonisasi dilaksanakan, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara telah melakukan tahapan praharmonisasi terhadap rancangan peraturan tersebut.
“Melalui tahapan harmonisasi ini, kami memberikan ruang kepada Biro Hukum maupun pemrakarsa untuk melakukan konfirmasi, verifikasi, dan diskusi terhadap substansi rancangan peraturan yang telah disiapkan. Dengan demikian, setiap masukan dan catatan dapat dibahas bersama guna memperoleh hasil harmonisasi yang lebih baik dan berkualitas,” ujar Mia.
Lebih lanjut, Mia menegaskan bahwa harmonisasi bukan sekadar pemenuhan persyaratan administrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan suatu rancangan peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta telah memenuhi kesesuaian substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Malut, Yusran Yunus, menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk terus mengawal setiap pembentukan produk hukum daerah melalui tahapan harmonisasi bersama Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara senantiasa mendorong agar rancangan produk hukum daerah patut melalui tahapan harmonisasi. Hal ini penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah pembangunan nasional,” ungkap Yusran.
Ia menjelaskan bahwa Ranpergub tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara. Rancangan peraturan gubernur tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman teknis operasional dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pengelolaan tata ruang di wilayah Maluku Utara dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Memasuki pembahasan substansi, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara menyampaikan sejumlah hasil telaah terhadap rancangan peraturan tersebut. Secara kewenangan, Ranpergub dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, masih terdapat beberapa catatan yang perlu disempurnakan oleh pemrakarsa.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengaturan kewenangan Gubernur dalam melakukan penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang pelaksanaannya perlu memperhatikan persetujuan dari kementerian teknis terkait. Selain itu, perumusan ketentuan sanksi administratif juga perlu diperbaiki agar norma larangan maupun perintah yang menjadi dasar penerapan sanksi dapat dirumuskan secara jelas dan tepat.
Menanggapi hasil pembahasan tersebut, Mustafa selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Biro Hukum Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa pihak pemrakarsa akan menindaklanjuti berbagai masukan yang diberikan, khususnya terkait penyempurnaan rumusan sanksi administratif.
Rapat kemudian ditutup oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, Eki Indra Wijaya. Dalam penutupnya, ia menyampaikan bahwa secara umum Ranpergub tersebut telah memenuhi unsur-unsur pembentukan peraturan perundang-undangan, namun sejumlah catatan hasil harmonisasi tetap perlu diperbaiki dan disesuaikan oleh pemrakarsa.
Pemrakarsa juga diminta untuk menyampaikan draf bersih hasil perbaikan dalam waktu lima hari kerja melalui aplikasi e-Harmonisasi sebagai bagian dari tindak lanjut proses harmonisasi.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan memiliki kepastian hukum. Sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah diharapkan mampu menghasilkan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mendukung penyelenggaraan pembangunan dan penataan ruang di Provinsi Maluku Utara.