oleh

Kemenkum Malut Harmonisasi Ranperda Transformasi Digital dan Tata Kelola SPBE

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah, Senin (16/11/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Pala Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.

Harmonisasi ini merupakan bagian penting dalam memastikan pembentukan regulasi daerah yang mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan. Penerapan SPBE diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Topan Sopuan, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam menyusun regulasi terkait transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Menurutnya, regulasi tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong modernisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ia juga menegaskan pentingnya harmonisasi agar Ranperda yang dibentuk memiliki landasan hukum yang kuat dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga  Dirjenpas Gelar Zoom Meeting Bahas Penguatan Mekanisme Pengadaan BAMA di UPT Pemasyarakatan

Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mia Kusuma Fitriana, dalam arahannya yang disampaikan secara daring, menjelaskan bahwa Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Maluku Utara sebelumnya telah melakukan praharmonisasi terhadap Ranperda tersebut. Tahapan ini dilakukan untuk menelaah kesesuaian substansi dan teknik penyusunan rancangan peraturan sebelum dibahas bersama dalam rapat harmonisasi.

Mia juga menyampaikan bahwa rapat harmonisasi menjadi ruang untuk melakukan konfirmasi, verifikasi, dan pendalaman terhadap hasil telaah tim. Ia berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pihak DPRD sehingga Ranperda yang dihasilkan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta dapat diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan daerah.

Baca Juga  Dukung Profesionalisme, Rutan Bangil Ikuti Sosialisasi Virtual Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

Secara umum, penyelenggaraan SPBE merupakan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, serta keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Melalui penerapan SPBE, pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil harmonisasi, secara substansi Ranperda tentang Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak ditemukan permasalahan yang cukup berarti. Namun, Tim Kerja Harmonisasi memberikan sejumlah catatan penyempurnaan, khususnya terkait perumusan beberapa pasal, pencantuman rujukan terhadap pasal atau ayat sebelumnya, penggunaan tanda baca, serta beberapa aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya.

Baca Juga  Pemprov Banten Sambut Baik Sosialisasi Penanganan Media Komunikasi oleh Kejaksaan Agung RI

Berbagai catatan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Halmahera Tengah melalui penyempurnaan draf Ranperda agar menghasilkan rumusan norma yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, regulasi yang dibentuk dapat menjadi landasan dalam mendukung pelaksanaan transformasi digital dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Halmahera Tengah.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara terus berkomitmen memberikan pendampingan dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinergi bersama DPRD dan Pemerintah Daerah diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang mendukung tata kelola pemerintahan modern dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

News Feed