oleh

Kemenkum Malut Harmonisasi Ranperda Kepemudaan Inisiasi DPRD Halmahera Tengah

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kepemudaan yang merupakan inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah, Senin (16/11/2026). Harmonisasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan pembentukan regulasi daerah memiliki landasan hukum yang kuat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu mendukung pembangunan dan pemberdayaan generasi muda di daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pala Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, termasuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta anggota DPRD. Harmonisasi Ranperda Kepemudaan ini merupakan salah satu dari lima rancangan peraturan daerah inisiasi DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang dibahas dalam rapat harmonisasi tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, menyampaikan dukungan terhadap inisiatif DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam membentuk regulasi yang berkaitan dengan kepemudaan. Menurutnya, pembentukan peraturan daerah harus melalui proses harmonisasi secara cermat agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki substansi yang berkualitas dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Baca Juga  Kemenkumham Malut Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara dalam Rangka HUT Malut ke-25

“Kami di Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara sangat mendukung proses harmonisasi Ranperda inisiasi DPRD Halmahera Tengah. Ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sinergi antara Kanwil, DPRD, dan Pemerintah Daerah sangat penting agar setiap regulasi yang dibentuk memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif,” ungkap Topan Sopuan.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, dalam arahannya yang disampaikan secara daring menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan rapat harmonisasi, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara telah melakukan tahapan praharmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Tahapan ini dilakukan untuk menelaah substansi dan teknik penyusunan rancangan sebelum dibahas bersama pemrakarsa.

Mia menegaskan bahwa melalui rapat harmonisasi, DPRD Kabupaten Halmahera Tengah diberikan kesempatan untuk mengonfirmasi, memverifikasi, dan mendiskusikan berbagai hasil telaah yang telah disampaikan oleh Tim Kerja Harmonisasi. Dengan demikian, setiap catatan dan masukan dapat ditindaklanjuti untuk menghasilkan rumusan peraturan daerah yang lebih tepat dan berkualitas.

Baca Juga  Tingkatkan Kesiapan Layanan dan Transformasi Digital, LPP Tangerang Ikuti Pengarahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan penyelesaian proses harmonisasi mengingat batas akhir pengajuan harmonisasi dan fasilitasi telah ditetapkan pada 20 November 2026. Meskipun demikian, proses penelaahan dan analisis tetap dilakukan secara maksimal agar setiap rancangan peraturan daerah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Zulkifli Hi. Bayan, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga setiap regulasi yang diinisiasi DPRD mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat Halmahera Tengah.

Secara khusus, berdasarkan hasil harmonisasi terhadap Ranperda tentang Kepemudaan, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara menemukan bahwa sebagian besar materi muatan dalam rancangan tersebut masih merupakan saduran dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap rumusan materi muatan agar substansi yang diatur dalam Ranperda memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan kondisi daerah serta tidak sekadar mengulang ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Baca Juga  Sinergi Pencegahan HIV, Rutan Bangil Gandeng 12 Puskesmas dan Dinkes Kabupaten Pasuruan Gelar Mobile VCT Screening HIV bagi 632 WBP

Catatan hasil harmonisasi tersebut menjadi bahan bagi DPRD Kabupaten Halmahera Tengah selaku penginisiasi untuk melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah sebelum melanjutkan ke tahapan pembentukan berikutnya. Penyempurnaan ini diharapkan dapat memperjelas arah pengaturan mengenai kepemudaan sekaligus memastikan regulasi yang dibentuk memiliki substansi yang tepat dan dapat dilaksanakan.

Menutup kegiatan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, Eki Indra Wijaya, meminta agar seluruh catatan hasil harmonisasi segera ditindaklanjuti melalui perbaikan naskah dan penyampaian draf bersih melalui aplikasi e-Harmonisasi dalam waktu lima hari kerja. Langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat proses penyelesaian dan finalisasi rancangan peraturan daerah.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara terus memperkuat perannya dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan pembentukan produk hukum daerah. Sinergi bersama DPRD Kabupaten Halmahera Tengah diharapkan dapat menghasilkan regulasi kepemudaan yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjadi landasan dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan generasi muda di Kabupaten Halmahera Tengah.

News Feed