oleh

Kemenkum Malut Harmonisasi Ranperda Halteng, dari Pangan Daerah sampai Pencegahan Kebakaran

Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar rapat harmonisasi 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Halmahera Tengah, Selasa (17/11). Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meetings dan luring di Ruang Rapat Borero Kanwil Kemenkum Malut ini dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah Kabupaten Halmahera Tengah selaku pemrakarsa, yakni Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Adapun kelima Ranperda yang diharmonisasi meliputi Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan Pangan Daerah, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah, serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan langkah penting dalam memastikan setiap rancangan peraturan daerah memiliki landasan hukum yang tepat, kejelasan norma, serta sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Menurut Topan, produk hukum daerah yang berkualitas diperlukan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Harmonisasi bukan sekadar tahapan dalam pembentukan peraturan daerah, tetapi juga menjadi upaya untuk memastikan setiap regulasi yang dibentuk memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami berharap seluruh pemrakarsa dapat memperhatikan setiap masukan yang diberikan sehingga kelima Ranperda ini dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan dapat diterapkan secara efektif,” ujar Topan.

Baca Juga  Tegakkan Hukum, Kepala Rutan Bangil Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Inkracht di Kejaksaan Negeri Pasuruan

Senada, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, saat membuka kegiatan secara daring menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan daerah, baik dari aspek formil maupun materiil. Menurutnya, setiap rancangan peraturan daerah perlu dikaji secara cermat untuk memastikan kesesuaian materi muatan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Melalui harmonisasi ini, kami tidak hanya melihat kesesuaian secara administratif, tetapi juga mengkaji substansi dan materi muatan setiap rancangan peraturan daerah. Kami memberikan masukan dan arahan kepada para pemrakarsa agar setiap rumusan norma memiliki kejelasan, tidak tumpang tindih, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami berharap seluruh catatan hasil harmonisasi dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan baik,” tegas Mia.

Mia juga mengingatkan bahwa 20 November 2026 merupakan batas akhir pengajuan harmonisasi sebagaimana arahan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. Untuk itu, ia mengharapkan adanya koordinasi dan percepatan tindak lanjut dari seluruh pemrakarsa agar proses pembentukan produk hukum daerah dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam pemaparan hasil harmonisasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tim Kerja Harmonisasi menemukan bahwa sebagian besar materi muatan masih merupakan saduran dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang tidak perlu didelegasikan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati karena substansinya telah diatur secara menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan.

Baca Juga  Rutan Surakarta Jajaki Kerjasama Dengan Relawan Peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa

Sementara itu, pada Ranperda tentang Penyelenggaraan Pangan Daerah, tim menilai bahwa sistematika dan penyusunannya secara umum telah cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah pasal yang perlu dirumuskan kembali agar lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Adapun pada Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditemukan sejumlah materi muatan yang merupakan saduran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Tim juga memberikan catatan terhadap kesalahan rujukan pasal dan ayat serta perumusan norma yang masih memerlukan perbaikan.

Selanjutnya, hasil harmonisasi terhadap Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah dan Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran menunjukkan bahwa secara umum kedua rancangan tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan teknis, khususnya terkait penyederhanaan rumusan pasal agar menghasilkan norma yang lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami.

Pada sesi diskusi, Sekretaris BPKAD Kabupaten Halmahera Tengah mengajukan pertanyaan mengenai penentuan dasar hukum dalam penyusunan kelima Ranperda tersebut. Menanggapi hal itu, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut, Eki Indra Wijaya, menjelaskan bahwa penentuan dasar hukum harus memperhatikan aspek kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan suatu regulasi. Penjelasan tersebut mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga  Meski Tanggal Merah, Walikota Serang Lakukan Rapat Perencanaan Kerja Demi Kejar Pembangunan Infrastruktur Kota Serang.

“Penentuan dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya. Hal ini penting agar setiap Ranperda memiliki landasan yuridis yang tepat dan tidak menimbulkan persoalan hukum dalam penerapannya,” jelas Eki.

Menutup kegiatan, Eki Indra Wijaya mengingatkan seluruh pemrakarsa agar segera menindaklanjuti berbagai catatan perbaikan yang telah disampaikan oleh Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Malut.

“Kami berharap seluruh catatan hasil harmonisasi dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pemrakarsa. Setelah dilakukan penyempurnaan, draf bersih agar segera diserahkan kembali kepada Kanwil Kemenkum Malut untuk selanjutnya diproses ke tahapan finalisasi,” tutup Eki.

Selanjutnya, Kanwil Kemenkum Malut melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum akan terus berkoordinasi dengan Bagian Hukum serta perangkat daerah pemrakarsa Kabupaten Halmahera Tengah guna memastikan seluruh catatan hasil harmonisasi ditindaklanjuti. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Malut dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun masyarakat.

News Feed