Site icon www.polten.co.id

Kemenkum Malut Harmonisasi Lima Ranperda, dari Zakat sampai Perlindungan Bahasa dan Sastra Ternate

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Kamis (19/11). Kegiatan berlangsung pukul 14.00 WIT hingga selesai, bertempat di Ruang Pala Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.

Adapun lima Ranperda yang dibahas meliputi Ranperda tentang Tata Kelola Zakat Berkeadilan dan Berdaya; Penggunaan dan Perlindungan Aksara, Bahasa, dan Sastra Ternate; Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Ketahanan dan Keberlanjutan Keluarga; serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, bersama sejumlah anggota Bapemperda DPRD Kota Ternate.

Pelaksanaan harmonisasi ini merupakan tindak lanjut atas arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, dengan menugaskan para Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk menjadwalkan pelaksanaan harmonisasi terhadap kelima Ranperda tersebut.

Kakanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah memiliki kualitas substansi dan landasan hukum yang kuat sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah.

“Pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kesesuaian substansi, landasan hukum, serta kebutuhan masyarakat. Melalui harmonisasi, kita memastikan bahwa setiap rancangan regulasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun regulasi lainnya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya,” ujar Topan Sopuan.

Ia juga mendorong DPRD Kota Ternate untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Kanwil Kemenkum Malut, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan rancangan peraturan daerah.

“Kami berharap kerja sama antara Kanwil Kemenkum Malut dan DPRD Kota Ternate dapat terus ditingkatkan. Lima Ranperda yang diharmonisasi ini menyangkut berbagai aspek penting kehidupan masyarakat, sehingga regulasi yang dihasilkan harus benar-benar berkualitas, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Ternate,” tambahnya.

Mengawali kegiatan secara daring, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menegaskan bahwa harmonisasi bukan lagi sekadar persoalan wajib atau tidaknya suatu rancangan peraturan daerah untuk diharmonisasi, melainkan merupakan tahapan yang telah diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Harmonisasi bukan lagi tentang wajib atau tidak, melainkan merupakan tahapan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi ini dilakukan pada tahapan penyusunan atau pembahasan. Oleh karena itu, ketika harmonisasi tidak dilaksanakan, maka peraturan daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat yuridis formal,” jelas Mia.

Lebih lanjut, Mia menjelaskan bahwa harmonisasi tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek formal, tetapi juga menguji kualitas substansi materi muatan Ranperda agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan regulasi lain, baik secara vertikal maupun horizontal.

“Dalam proses harmonisasi, substansi materi muatan Ranperda juga akan diuji untuk memastikan ketahanannya dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kita harus memastikan tidak terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Setelah harmonisasi selesai, Kanwil Kemenkum Malut akan menerbitkan surat hasil harmonisasi yang menjadi dokumen wajib dalam proses fasilitasi di Biro Hukum Provinsi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan pendampingan yang selama ini diberikan oleh Kanwil Kemenkum Malut dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Ia menegaskan komitmen DPRD Kota Ternate untuk terus membangun kerja sama dan memperkuat sinergi dengan Kanwil Kemenkum Malut.

“Selama ini kami telah menerima banyak masukan dari Kanwil Kemenkum Malut dalam proses pembentukan peraturan daerah. Kami sangat mengapresiasi pendampingan tersebut dan ke depannya DPRD Kota Ternate berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama serta memperkuat sinergi ini. Lima Ranperda yang kami usulkan merupakan aspirasi masyarakat Ternate dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik,” ungkap Nurlaela.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil harmonisasi terhadap masing-masing Ranperda. Pada Ranperda tentang Tata Kelola Zakat Berkeadilan dan Berdaya, tim harmonisasi menemukan bahwa sekitar 70 persen materi muatannya merupakan saduran dari sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, ditemukan sejumlah pasal yang masih tumpang tindih sehingga perlu dirumuskan kembali agar substansi pengaturannya lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

Terhadap Ranperda tentang Penggunaan dan Perlindungan Aksara, Bahasa, dan Sastra Ternate, hasil analisis menunjukkan bahwa rancangan tersebut bersifat atribusi, bukan delegasi, sehingga bagian konsideran perlu disesuaikan. Tim harmonisasi juga memberikan catatan terhadap sejumlah pasal dan ayat yang perlu dirumuskan kembali agar tidak menimbulkan pertentangan antarketentuan.

Selanjutnya, pada Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, ditemukan bahwa sebagian besar materi muatannya merupakan saduran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tim harmonisasi menyarankan agar ketentuan yang hanya menyalin pengaturan dari undang-undang tersebut ditinjau kembali, dihapus apabila tidak diperlukan, dan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Ternate.

Sementara itu, Ranperda tentang Ketahanan dan Keberlanjutan Keluarga masih memerlukan penyempurnaan dalam perumusan sejumlah pasal agar lebih sederhana, jelas, lugas, dan mudah dipahami. Selain itu, rancangan tersebut belum dilengkapi penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal, sehingga perlu dilengkapi sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun terhadap Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, tim harmonisasi menilai bahwa sebagian besar materi muatan dan format penulisannya telah sesuai. Namun, masih terdapat sejumlah substansi penting yang perlu diakomodasi, di antaranya pengaturan mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan dan ULD Bidang Ketenagakerjaan. Selain itu, beberapa ketentuan masih memerlukan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal.

Menanggapi berbagai catatan tersebut, Nurlaela Syarif menyampaikan bahwa masukan dari tim Perancang Peraturan Perundang-undangan sangat membantu DPRD Kota Ternate, mengingat masih terdapat keterbatasan tenaga ahli di bidang legal drafting dan penyusunan produk hukum daerah.

“Kami sangat terbantu dengan berbagai masukan yang diberikan. Mengingat di internal DPRD Kota Ternate masih terdapat keterbatasan tenaga ahli di bidang legal drafting dan penyusunan produk hukum, kami berharap ke depannya sinergi dengan Kanwil Kemenkum Malut dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam tahapan harmonisasi, tetapi juga sejak proses perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan daerah,” ungkap Nurlaela.

Menutup rapat, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut, *Eki Indra Wijaya*, mendorong DPRD Kota Ternate agar senantiasa melaksanakan harmonisasi terhadap setiap rancangan peraturan daerah yang menjadi inisiatif DPRD.

“Kami berharap ke depannya DPRD Kota Ternate dapat terus melaksanakan harmonisasi terhadap setiap rancangan peraturan daerah yang menjadi inisiatif DPRD. Terkait rencana sinergi dalam perencanaan dan perancangan peraturan daerah, Kanwil Kemenkum Malut sangat terbuka untuk bekerja sama dan berkoordinasi demi menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas,” tutup Eki.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Malut terus memperkuat perannya dalam memberikan pendampingan dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Malut melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan pemrakarsa untuk menindaklanjuti seluruh catatan perbaikan serta memastikan penyerahan draf bersih agar dapat segera memasuki tahap finalisasi.

Exit mobile version