Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) menghadiri kegiatan Serah Terima Jabatan dan Kenal Pamit Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, bertempat di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Minggu (24/05).
Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara, kepala instansi vertikal, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, insan pers, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Arif Budiman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimda dan masyarakat Maluku Utara atas dukungan serta sinergi yang telah terjalin selama ini.
“Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara seluruh unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi kekuatan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku Utara,” ujarnya.
Ia juga memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan Forkopimda dalam menjalankan amanah tugas yang diterima.
“Saya percaya dengan dukungan seluruh Forkopimda dan masyarakat, sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat demi menjaga keamanan dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan di lingkungan Kepolisian merupakan bagian dari dinamika organisasi yang diharapkan semakin memperkuat pelayanan serta penegakan hukum di daerah.
“Kami bersama jajaran Kemenkum Malut menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi pejabat lama serta mengucapkan selamat bertugas kepada pejabat baru. Momentum ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Argap.
Sementara itu, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Achim Umasangaji, mengatakan bahwa serah terima jabatan Kapolda Maluku Utara menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga, khususnya di bidang hukum dan pelayanan publik.
“Ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergitas dan koordinasi dalam penegakan hukum, sehingga tercipta pelayanan hukum yang semakin baik bagi masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.
