oleh

Kemenkum Malut Hadiri Musrenbang RKPD 2026 Provinsi Malut. Ini yang Dibahas

Ternate – Kanwil Kemenkum Malut terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program pemerintah provinsi Malut dengan menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Malut Tahun 2026 yang dilaksanakan di Gamalama Bela Hotel & Convention, Kamis (24/4).

Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Malut mengutus langsung Pelaksana Harian (Plh) Kabag Umum dan Tata Usaha, Irwan Kadir menghadiri forum musyawarah tahunan tersebut.

Dalam hal ini, Budi Argap Situngkir mendukung penuh program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Gubernur Malut Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe.

Baca Juga  Kanwil Kemenkum Malut Gelar Konsultasi Harmonisasi 5 Ranperkada Halmahera Selatan: Dorong Kesepahaman dan Sinergi Antarlembaga

“Kami selaku instansi vertikal Kementerian Hukum di daerah mendukung penuh langkah Pemprov Malut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Malut,” tutur Kakanwil.

Sementara itu, Sherly dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para Forkopimda atas sinergi dan komunikasi yang telah dijalin dengan baik selama ini. Sherly berujar bahwa kestabilan daerah tidak dapat berjalan tanpa sinergi yang baik.

Baca Juga  Pemutihan PKB, Gubernur Banten Andra Soni: Kado Idul Fitri 1446 H untuk Masyarakat Banten

Dibawah kepemimpinannya, Sherly memastikan program strategis nasional yang tercantum dalam astacita pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran terimplementasikan (inline) dengan program pemerintah provinsi.

“Program prioritas malut yang diharapkan dapat bersinergi dengan Kab/Kota diantaranya, di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur daerah, Masterplan pertanian, peternakan, holtikultura, dan perkebunan,” ungkap Sherly.

Selain itu, Koperasi Merah Putih juga menjadi atensi Gubernur Malut. Gubernur Malut meminta agar koperasi yang sudah existing dan berjumlah 1.300 di Provinsi Malut agar dapat dikonversi menjadi koperasi merah putih.

Baca Juga  Babinsa dan Tenaga Medis Berjibaku Evakuasi Warga Dodalim Lewat Jalur Sungai dan Udara

“Minimal 10 koperasi dahulu, 1 kab/kota 1 koperasi,” tambahnya.

Diakhir arahannya, Gubernur Malut menyampaikan bahwa musrenbang ini hanya menghasilkan sebuah dokumen yang di tandatangani, tapi tanpa sinkronisasi dan sinergi, dokumen tersebut hanyalah sebuah dokumen. Untuk itu harapannya musrenbang ini mencapai output yang terealisasi dalam bentuk kesejahteraan masyarakat.

News Feed