Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada Pemerintah Daerah serta Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah secara virtual, Selasa, (10/11/2026).
Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mia Kusuma Fitriana menyampaikan dukungannya atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kakanwil Topan menilai pembinaan IRH adalah kunci untuk memastikan regulasi daerah kita semakin berkualitas, tidak tumpang tindih, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Saya minta seluruh jajaran Kanwil untuk mendampingi Pemerintah Daerah secara maksimal, dan saya minta Pemerintah Daerah untuk tidak ragu berkoordinasi dengan kami,” tegas Topan.
Selanjutnya, penyampaian materi Sosialisasi Penilaian IRH Tahun 2027 oleh Analis Hukum Ahli Muda, Erni Rumasoreng. Ia menjelaskan tahapan penilaian IRH Tahun 2027 yang meliputi tahap perencanaan pada Januari–Februari, pelaksanaan pada Maret–Juni, evaluasi pada Juli, serta tindak lanjut pada Agustus–November.
“Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempersiapkan pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja IRH serta pemenuhan data dukung sesuai jadwal yang ditetapkan,” ujar Erni.
Disampaikan pula bahwa terdapat empat variabel penilaian IRH Tahun 2027, yaitu Variabel I (25%) Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian Hukum dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan, Variabel II (25%) Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum, Variabel III (30%) Kualitas re-regulasi dan deregulasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, dan Variabel IV (20%) Pengelolaan basis data peraturan perundang-undangan melalui JDIH.
Pengajuan dan verifikasi sanggahan dilakukan sepenuhnya melalui Aplikasi IRH dengan menyertakan alasan dan argumentasi yang jelas. Khusus Variabel IV, sanggahan hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan hasil konversi nilai IRH dengan hasil pada Aplikasi e-Report JDIH. Kantor Wilayah siap memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam proses tersebut.
Kegiatan dilanjutkan dengan materi dari Analis Hukum Ahli Madya, Anita Safitri. Ia berharap rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah dapat ditindaklanjuti Pemerintah Daerah melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, agar tidak hanya menjadi dokumen, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret perbaikan regulasi daerah.
Ia menegaskan, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti menjadi salah satu variabel dalam penilaian IRH Tahun 2027. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diharapkan mendokumentasikan setiap bentuk tindak lanjut, baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dalam proses, sebagai data dukung penilaian.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah terkait pemenuhan data dukung pada variabel penilaian IRH Tahun 2027.
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi, pendampingan, dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan seluruh tahapan Penilaian IRH Tahun 2027 serta melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil anev.