Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menggelar rapat persiapan kunjungan kerja Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas ke Ternate dalam rangka peresmian sejumlah kegiatan strategis.
Dalam rapat tersebut, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir (BAS) meminta seluruh jajaran untuk mempersiapkan bahan progres kinerja pelaksanaan tugas, dan rencana penjejakan kerja sama baik di bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum (AHU), bantuan hukum, dan pelaksanaan tugas dan layanan lainnya.
“Kepada seluruh jajaran agar mempersiapkan secara maksimal kunjungan Menteri Hukum, Pak Supratman yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Argap bertempat di Aula Rapat Kelapa Bido, Senin (02/06).
Lebih lanjut, Argap menegaskan bahwa agenda kunjungan tersebut akan dihadiri oleh Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, Forkopimda, dan mitra kerja lainnya. Salah satu agenda utama kunjungan tersebut yang akan dilaksanakan pada Jumat, 12 Juni 2026 mendatang yakni kegiatan peresmian gedung baru Kanwil Kemenkum Malut, yang akan diawali dengan penanaman pohon kelapa cengkeh dan pala secara simbolis perlambangan pelindungan indikasi geografis dari Malut.
“Peresmian gedung baru diikuti dengan penanaman pohon cengkeh dan pala secara simbolis. Sebagai bentuk komitmen kita dalam memberikan pelayanan kekayaan intelektual baik personal maupun komunal, guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Maluku Utara,” kata Argap.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin menambahkan pentingnya kesiapan jelang kedatangan Menkum dan rombongan. Dirinya menegaskan bahwa beberapa penjejakan kerja sama di bidang pelayanan hukum akan dilaksanakan.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, La Dariani memastikan kesiapan teknis penyelenggaraan kegiatan kunjungan Menkum di Ternate disiapkan dengan baik. Koordinasi bersama pihak internal maupun eksternal dimatangkan sehingga kunjungan tersebut memberikan hasil dan dampak bagi peningkatan kinerja pelayanan masyarakat di Maluku Utara.
