Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan penguatan tugas dan fungsi (tusi) oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Republik Indonesia (RI), Farid Junaedi, kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenham Papua Barat Wilayah Kerja Malut.
Kegiatan berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Malut dengan suasana penuh khidmat dan semangat kebersamaan. Kedatangan Inspektur Jenderal Kementerian HAM beserta rombongan disambut hangat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Papua Barat, Fatriks C. Manufandu, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, dengan pengalungan Noken dan Mahkota sebagai bentuk penghormatan dan simbol persaudaraan khas Papua Barat dan Malut.
Dalam arahannya, Farid Junaedi menekankan pentingnya peningkatan kualitas ASN melalui penerapan Manajemen Risiko, Governance, Risk, and Compliance (GRC), serta penguatan konsep Smart ASN yang adaptif terhadap kemajuan digital.
“ASN harus mampu menjadi pelopor perubahan, bukan sekadar pelaksana rutinitas. Dengan pemahaman risiko dan kepatuhan yang baik, setiap kebijakan akan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Inspektur Jenderal.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, yang turut hadir mendampingi, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi antara Kementerian Hukum dan Kementerian HAM merupakan bentuk nyata kolaborasi strategis antar instansi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pelayanan publik.
“Kami mendukung penuh setiap langkah penguatan tata kelola dan profesionalisme ASN. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas kementerian dapat memperkuat birokrasi yang adaptif, transparan, dan berkeadilan,” ujar Argap Situngkir. Kamis (09/10)
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan interaktif. Para pegawai antusias mengikuti sesi pengarahan yang diakhiri dengan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja dan integritas ASN di wilayah kerja Maluku Utara.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan semangat sinergi antara Kementerian Hukum dan Kementerian HAM terus terjaga dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
