Ternate – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Rian Arvin mengingatkan kembali pentingnya percepatan kinerja dan peningkatan kualitas layanan publik jelang memasuki triwulan II tahun anggaran 2026.
Percepatan kinerja meliputi pelaksanaan pelayanan hukum di bidang kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, bantuan hukum, fasilitasi peraturan perundang-undangan, dan layanan administrasi di lingkup Kanwil Kemenkum Malut.
“Pelaporan kegiatan triwulan I telah dilaksanakan dan pastikan telah dilaporkan dengan baik. Selanjutnya, rencana kerja perjanjian kinerja triwulan II terutama yang menyangkut pelayanan masyarakat patut diprioritaskan secara optimal, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya pada apel pagi bersama bertempat di Lingkungan Kanwil Kemenkum Malut, Senin (13/4/2026).
Lebih lanjut, Ia juga menegaskan bahwa integritas menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu dirinya mendorong pelayanan publik yang profesional dan akuntabel, sejalan dengan komitmen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Pelayanan hukum harus dilandasi dengan integritas dan profesionalisme. Kami terus mendorong seluruh divisi baik Pelayanan Hukum dan Divisi Pelayanan Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tambahnya.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir (BAS) mendukung akselerasi pelayanan publik yang selaras dengan semangat kerja dan kekompakan tim dalam menjalankan tugas. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, tambah Argap, merupakan bagian dari komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Pastikan layanan publik berjalan dengan maksimal. Mari bersama kita prioritaskan peningkatan layanan sebagai bagian dari upaya meraih predikat WBBM tahun 2026,” tutup Argap.
