Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir, mewakili Sekretaris Jenderal Kemenkum RI menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Regional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Bertempat di Bela Hotel Ternate.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, bersama jajaran Kementerian Koperasi, serta disambut secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, beserta para tamu undangan lainnya.
Kakanwil Kemenkum Maluku Utara, Argap Situngkir, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menyatakan melalui momentum ini sangat penting dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas desa dan kelurahan, sehingga dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dapat menyeluruh hingga sampai ke pesisir pulau di Maluku Utara.
“Secara geografis di Maluku Utara merupakan wilayah yang letak geografisnya memiliki pulau-paulau hingga sampai ke pesisir ujung pulau. Melalui forum ini kami berharap terbentuk kolaborasi yang kuat, sehingga koperasi desa dan kelurahan benar-benar menyentuh ekonomi rakyat di bagian timur,” turur Argap Situngkir Jumat (03/10).
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam sambutanya menyampaikan dukungannya kepada Wamen Koperasi dan rombongan di Bumi Moloku Kieraha.
“Kehadiran program KDKMP di Maluku Utara sangat bermanfaat untuk mendorong perekonomian masyarakat, khususnya di desa dan kelurahan sebagai basis utama pembangunan daerah, Ucapnya.
Dilanjutkan, Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menegaskan bahwa KDKMP bukan hanya sekadar program pemerintah, melainkan gerakan ekonomi rakyat.
“Koperasi desa/kelurahan harus menjadi wadah bagi masyarakat lapisan terbawah agar dapat berperan sebagai pelaku utama perekonomian,” katanya dalam sambutanya.
Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini, program KDKMP harus dijalankan tidak secara konvensional, melainkan dengan kerja keras, semangat, serta kolaborasi lintas sektor agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
