oleh

Kejaksaan Agung Tetapkan Direktur Utama PT Sritex Sebagai Tersangka Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo menyebut Iwan Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup.

Nurcahyo mengatakan Iwan Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas selaku Wakil Direktur Utama PT Sritex pada saat korupsi dilakukan.

Baca Juga  Kebanggaan Anggota Satgas TMMD, Hasil Kerjanya Bisa Dinikmati Masyarakat

“Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus kembali menetapkan satu orang tersangka dengan identitas IKL (Iwan Kurniawan Lukminto) selaku Wakil Direktur Utama PT Sritex 2012-2023,” ujarnya dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

Dalam kasus ini, Iwan Kurniawan selaku wadirut berperan menandatangani surat kredit modal kerja dan investasi atas nama PT Sritex kepada Bank Jateng pada tahun 2019.

Baca Juga  Kalapas Pasir Putih Teken Pencanangan Perjanjian Kinerja dengan Kakanwil dan Jajaran Komitmen Tandatangani Pakta Integritas

Kejagung telah menetapkan total 11 orang sebagai tersangka terkait korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Salah satu tersangka merupakan eks dirut PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto.

Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1,08 triliun. Kerugian itu berasal dari kredit yang diberikan Bank DKI, Bank Jateng, dan BJB, kepada Sritex namun tak bisa dilunasi.

Baca Juga  Kanwil Kemenkumham Jabar Bisa Cetak Apostille, Begini Alurnya

Adapun nilai kerugian itu sesuai besaran kredit dari bank yang seharusnya digunakan sebagai modal kerja namun justru digunakan untuk membayar utang dan membeli aset non produktif. Para tersangka diduga bersekongkol untuk memberikan kredit kepada Sritex. Diduga, pemberian tersebut dilakukan secara tidak sesuai aturan.

News Feed