Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan DPR tidak hanya berhenti pada rapat koordinasi (rakor), tetapi akan mengawal langsung proses pemulihan pascabencana melalui kehadiran di lokasi terdampak.
“DPR akan mengawal betul-betul proses pemulihan dengan berkantor secara bergantian di lokasi bencana,” tegas Kawendra, Rabu (31/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan usai rakor Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta relawan, Selasa (30/12/2025).
Menurut Kawendra, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar seluruh program pemulihan berjalan terkoordinasi, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
“Semua pihak harus memastikan program pemulihan tidak tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Legislator Gerindra itu menambahkan, DPR RI akan memastikan setiap kebijakan pemulihan berjalan cepat, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar pemulihan pascabencana mampu mengembalikan kehidupan masyarakat.
“Yang utama, pemulihan harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak,” kata Kawendra.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan DPR memperkuat koordinasi lintas sektor dengan menempatkan pimpinan DPR RI untuk berkantor secara bergantian di Aceh.
“Kami akan bergantian berkantor di Aceh dan meminta kementerian serta lembaga menempatkan PIC sementara di lokasi agar koordinasi dengan pemerintah daerah lebih intensif,” ujar Dasco.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rakor tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Rabu (31/12/2025).
DPR RI berharap langkah ini menjadi fondasi kuat dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat perencanaan anggaran ke depan.
