Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bakal menindak tegas seluruh pihak baik itu kelompok maupun organisasi masyarakat yang terlibat dalam aksi-aksi premanisme.
Ia menegaskan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu. Sigit mengatakan sepanjang ditemukan bukti premanisme maka akan ditindak tanpa melihat asal kelompok tersebut.
Hal itu disampaikan langsung Kapolri dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam dan Korps Brimob Polri di Auditorium PTIK, Kamis (15/5).
“Polri tidak melihat ini dari kelompok mana. Jadi kalau mereka terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, yang kita lihat adalah tindakannya. Kalau meresahkan masyarakat kita tindak tegas,” jelasnya.
“Apakah ini kelompok dalam tanda kutip ataupun siapapun itu sepanjang meresahkan masyarakat kita tidak kompromi dan kita tindak tegas,” imbuhnya.
Sigit mengaku telah menginstruksikan jajaran untuk menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) secara serentak sejak 1 Mei 2025.
Ia mengatakan Operasi itu dilakukan untuk memberantas aksi premanisme hingga kejahatan lainnya seperti judi online, narkoba hingga terorisme.
“Aksi premanisme, gangguan di wilayah perindustrian, isu debt collector, narkoba, judi online, penyelundupan, TPPO dan terorisme tentunya ini menjadi tugas yang dititipkan oleh Bapak Presiden,” tuturnya.
Sigit menambahkan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memberantas aksi premanisme yang belakangan bermunculan di beberapa wilayah.
Hal itu, kata dia, diperlukan untuk memastikan program pemerintah dapat berjalan sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi maupun investasi.
“Kami Polri konsen masalah itu dan kita akan kawal program-program tersebut. Ini menjadi komitmen kita bersama untuk menjaga dan mengawal pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ada,” jelasnya.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo resah karena maraknya premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif.
Prasetyo menyebut Presiden Prabowo berpesan agar tidak boleh ada lagi aksi-aksi premanisme berbungkus ormas yang mengganggu iklim usaha.
“Tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif,” jelasnya.
