Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (13/4). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi Analis Kebijakan dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis data, implementatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir (BAS) menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan kapasitas Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya, peningkatan kompetensi Analis Kebijakan menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kanwil Kemenkum Malut juga mendorong Forum Komunikasi Kebijakan menjadi pilar penting dalam melahirkan kebijakan berbasis bukti di Maluku Utara. Forum ini penting karena bersifat inklusif melalui keterlibatan Kemenkum, pemerintah daerah, kampus, dan stakeholders lainnya,” ungkap Argap..
Argap juga mendorong para Analis Kebijakan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas analisisnya, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pusat dan daerah juga harus terus diperkuat dalam mendukung kebijakan hukum yang berkelanjutan.
Badan Strategi Kebijakan Hukum menyoroti arah strategis kebijakan hukum berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemanfaatan platform Legal Policy Hub dalam mendukung integrasi kebijakan dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas.
Dalam rangkaian kegiatan, para narasumber menyampaikan materi terkait analisis kebijakan publik dan penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan. Disampaikan bahwa analisis kebijakan harus dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan alternatif solusi, hingga perumusan rekomendasi yang tepat dan berbasis evidensi. Selain itu, penyusunan policy brief ditekankan sebagai sarana penyampaian rekomendasi yang ringkas, jelas, dan aplikatif bagi pimpinan.
Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait pentingnya kebijakan publik yang berbasis data, peningkatan kualitas analisis kebijakan, serta penguatan koordinasi antara pusat dan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong optimalisasi Forum Komunikasi Kebijakan sebagai wadah kolaborasi antar Analis Kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Analis Kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum Maluku Utara dapat semakin optimal dalam menyusun analisis dan policy brief sebagai bagian dari dukungan terhadap pengambilan keputusan pimpinan serta mendorong terwujudnya kebijakan hukum yang berkualitas dan berdaya guna.
