oleh

Kanwil Kemenkum Malut Lantik Pejabat PPNS Dinas Tenaga Kerja dan BPOM

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) pada telah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku Utara, Kamis (13/03).

Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Gamalama dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, serta Kepala Divisi Peraturan dan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Zulfahmi.

Baca Juga  Kemenkum Malut Kawal Ujian Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II Kemenkumham Tahun Anggaran 2024

Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Budi Argap Situngkir, yang dalam sambutannya memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Budi Argap Situngkir menyampaikan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai PPNS.
“Saya mengucapkan selamat bertugas kepada saudara-saudara yang dilantik. Ingat, tugas sebagai PPNS bukanlah hal yang ringan. Anda semua harus memiliki keberanian dan keseriusan dalam menjalankan penegakan hukum,” tegas Budi Argap Situngkir.

Baca Juga  Perkuat Sinergitas, Rutan Bangil Jalin Koordinasi dan Silaturahmi dengan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan

Budi Argap Situngkir juga menekankan pentingnya koordinasi antara PPNS dan stakeholder terkait. “Lakukan koordinasi dengan stakeholder. Saya juga mengingatkan bahwa Penyidik PPNS harus memiliki keberanian dan keseriusan dalam menjalankan penegakan hukum. Selain itu, PPNS harus dapat bekerjasama serta menjalin komunikasi yang baik antara penyidik dan pengawas, atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PPNS, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi” ujarnya.

Baca Juga  Pramono Salurkan KJP Plus 2025, Siswa Bisa Masuk TMII Gratis

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat aparat penegak hukum di wilayah Maluku Utara dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi, dan pengawasan obat dan makanan.

News Feed