Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Maluku Utara (Kemenkum Malut) turut berpartisipasi dalam Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV Tahun Anggaran 2025 yang digelar secara virtual pada Selasa (17/06).
Kegiatan ini diikuti oleh Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir dan Kepala Divisi P3H, Zulfahmi yang turut andil menjadi peserta sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan kapasitas kepemimpinan.
Acara pembukaan ini diresmikan oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, dan dihadiri oleh Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, para Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Hukum, pejabat Pimpinan Tinggi Madya, serta Kepala BPSDM Hukum, Gusti Putu Ayu Suwardani, bersama jajaran.
Dalam laporannya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk membentuk pemimpin yang memiliki kompetensi strategis dalam mengelola perubahan, berinovasi, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIV T.A. 2025 ini mengangkat tema “Transformasi Digital di Bidang Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dan diikuti oleh 60 peserta, yang terdiri dari 38 peserta dari unit eselon I dan kantor wilayah Kemenkum serta 22 peserta dari kementerian/lembaga lainnya. Pelatihan berlangsung dari tanggal 17 Juni hingga 17 Oktober 2025 dengan metode blended learning terbatas.
Sekretaris Utama LAN, Andi Taufik dalam sambutannya menekankan pentingnya pola pikir kepemimpinan global yang mampu menghadapi tantangan Megatrends 2030, dengan fokus pada transformasi struktural, kultural, dan digital dalam birokrasi.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyampaikan bahwa PKN Tingkat II ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menyiapkan pemimpin yang tangguh, berintegritas, dan memiliki visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir, menyambut positif pelaksanaan PKN Tingkat II ini dan berharap agar para peserta dari Kementerian Hukum termasuk dari Maluku Utara di tahun-tahun mendatang, dapat mengikuti pelatihan serupa sebagai langkah nyata dalam menyiapkan pemimpin yang mampu mendorong reformasi birokrasi yang profesional, modern, dan melayani.
“Ini bukan sekadar pelatihan, tapi investasi jangka panjang dalam membentuk pemimpin transformasional di lingkungan Kemenkum,” ungkap Argap Situngkir.
