oleh

Kanwil Kemenkum Malut Ikuti Kick Off Meeting Penyusunan Renstra dan Peta Proses Bisnis Kemenkum

Termate – Kanwil Kemenkum Malut turut aktif mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum. Acara penting ini diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil Kemenkum di seluruh Indonesia, Selasa (24/4).

Terpantau hadir secara daring dari Aula Gamalama Kanwil, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, Kadiv Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Kadiv P3H, Zulfahmi, Plh Kabag Umum dan TU, Irwan Kadir beserta staf.

Baca Juga  Melalui Komsos, Serma (K) Listyaningsih Jalin Kedekatan Dengan Warga

Kegiatan Kick Off Meeting ini bertujuan untuk menyosialisasikan tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra 2025-2029 serta Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum. Diharapkan, dengan adanya pemahaman yang komprehensif dari seluruh unit kerja, termasuk di tingkat wilayah, proses penyusunan kedua dokumen penting ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan output yang berkualitas serta relevan dengan kebutuhan dan tantangan di masa depan.

Baca Juga  Tugas Pengamanan Papua Wujud TNI Laksanakan Inpres No.9 Tahun 2020 Untuk Kesejahteraan Rakyat Papua

Kakanwil dalam kesempatan tersebut, bahwa partisipasi aktif dalam penyusunan Renstra dan Peta Proses Bisnis ini merupakan wujud kontribusi Kanwil dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum.

“pentingnya sinergi dan kolaborasi antar unit kerja di tingkat wilayah dalam memberikan masukan yang konstruktif demi tercapainya Renstra yang aspiratif dan Peta Proses Bisnis yang efektif dan efisien,” ujar Argap.

Penyusunan Renstra 2025-2029 diharapkan dapat mengakomodir berbagai perkembangan dan isu strategis di bidang hukum, serta memperkuat peran Kementerian Hukum dalam mendukung pembangunan nasional. Sementara itu, penyusunan Peta Proses Bisnis bertujuan untuk memetakan alur kerja dan mengidentifikasi potensi perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Baca Juga  Lapas Cikarang Salurkan Bantuan Sosial dari Menteri Imipas kepada Masyarakat yang Terdampak Banjir

Dengan keikutsertaan aktif seluruh jajaran Kemenkum, baik itu unit Pusat, wilayah maupun UPT diharapkan proses penyusunan Renstra dan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum dapat menghasilkan dokumen yang komprehensif, implementatif, dan mampu menjawab tantangan di masa depan.

News Feed