Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara berpartisipasi dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Banten pada Selasa, 09 September 2025. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini membahas Analisis Implementasi dan Evaluasi Dampak Kebijakan Perseroan Perorangan sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Agus Prihandoko (Kanwil Kemenkum Banten), Mega Fitriya (Ditjen AHU), serta Achmad Jaelani (Fakultas Hukum Untirta). Pokok pembahasan meliputi tantangan literasi digital dan akses informasi bagi pelaku UMK di daerah, keunggulan kebijakan Perseroan Perorangan sebagai amanat UU Cipta Kerja, hingga analisis akademis terkait potensi kekosongan tata kelola dan kebutuhan harmonisasi regulasi untuk memperkuat kepastian hukum.
Hasil diskusi merekomendasikan pentingnya memperluas jangkauan sosialisasi, melakukan harmonisasi regulasi untuk memperkuat pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, serta memperkuat mekanisme pengawasan pasca-pendaftaran guna mencegah penyalahgunaan status badan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir, memberikan apresiasi atas pelaksanaan forum tersebut. Ia menegaskan bahwa hasil diskusi akan menjadi bahan strategis bagi Kanwil Maluku Utara dalam memperkuat literasi hukum serta mendukung pelaku UMK di daerah. “Perseroan Perorangan adalah instrumen penting untuk mendorong pelaku usaha kecil dan menengah naik kelas. Saya mendukung agar hasil analisis ini diimplementasikan dalam langkah nyata di Maluku Utara, sehingga UMK mendapatkan kemudahan hukum sekaligus kepastian dalam berusaha,” ujarnya.
Dengan adanya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan Perseroan Perorangan sebagai upaya menciptakan iklim usaha yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.
