Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir, menerima Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 serta reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2024.
Dalam pertemuan, Kakanwil didampingi Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Zulfahmi dan jajaran. Bertemua Tim Pemeriksa yakni Pengendali Teknis, Sigit Cahyono Santosa, Ketua Tim, Ainul Yaqin dan anggota.
“Terima kasih kepada Kakanwil Kemenkum Malut dan jajaran yang telah menerima kedatangan kami. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan anggaran dan memastikan bahwa transparansi fiskal berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Pengendali Teknis, Sigit Cahyono Santosa di ruang kerja Kakanwil, Senin (10/2).
Sigit menambahkan bahwa pemeriksaan sesuai Surat Nomor 01/TIM.LKPP/02/2025 tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pengelolaan fiskal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya di tingkat pusat maupun daerah.
Sebagai bagian dari pemeriksaan tersebut, tim akan melakukan uji petik di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate serta melakukan konfirmasi terhadap Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Satker K/L) yang menjadi mitra KPPN dan KPKNL.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengapresiasi pemeriksaan tersebut. Budi Argap Situngkir mengatakan bahwa adanya pemeriksaan ini, diharapkan tata kelola keuangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Malut dapat terus ditingkatkan.
“Pemeriksaan ini penting guna mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan,” terang Budi Argap Situngkir.
Selanjutnya, hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
