Ternate – Upaya Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) memberikan pelayanan secara prima merupakan bagian terintegrasi dengan komitmen membangun zona integritas. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin mengatakan pentingnya seluruh pihak baik pegawai, petugas layanan, pihak keamanan, dan help desk untuk memahami standar operasional prosedur (SOP) layanan di lingkungan Kanwil Kemenkum Malut, termasuk kekayaan intelektual (KI) dan administrasi hukum umum (AHU).
“Pelayanan prima dan bersih dari pungli dan gratifikasi harus menjadi budaya kerja bagi seluruh jajaran Kemenkum Malut. Jargon pelayanan bukan sekadar slogan, tetapi harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh petugas layanan. Berikan senyuman, salam, sapa, santun, dan informasi yang jelas sesuai SOP, rasa empati sebagai bentuk integritas dan profesionalisme kita dalam mewujudkan wilayah bersih dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM),” tegas Rian saat memimpin rapat yang dihadiri pejabat, pegawai, CPNS, dan PPPK, Kamis (29/1).
Sebab, Rian mengatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan KI (hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis, dan lainnya) dan AHU (perseroan perorangan, badan usaha, apostille, dan lainnya memiliki dampak pada kemajuan usaha pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
“Hasil pelayanan masyarakat yang kita berikan, nantinya akan dinilai oleh masyarakat melalui survei persepsi kualitas pelayanan dan survei integritas. Survei ini jadi indikator menilai seberapa besar kualitas pelayanan Kanwil Kemenkum Malut,” ungkap Rian.
Kaitan dengan itu, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir yang akrab disapa BAS dalam keterangannya, mengajak seluruh jajaran untuk memperioritaskan seluruh layanan masyarakat. Kualitas pelayanan yang berdampak, merupakan indikator penilaian dalam kontestasi pembangunan zona integritas WBK menuju WBBM.
“Sekarang pelayanan Kanwil Kemenkum Maluku Utara sudah online. Masyarakat bisa mengakses layanan kita dari pulau Halmahera, desa-desa, kelurahan, dari mana saja. Petugas harus sigap dan responsif atas setiap pelayanan maupun pengaduan dari masyarakat,” pungkas Argap.
Rapat tersebut juga diikuti dengan diskusi dari para pejabat dan pegawai dalam memberikan masukan dan pandangan atas upaya peningkatan pelayanan KI dan AHU yang berdampak bagi masyarakat Malut.
