Ternate – Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Zulfahmi meminta kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Timur (Haltim) untuk melakukan optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Hal tersebut disampaikan Fahmi saat menerima dengan hangat kunjungan Sekretariat DPRD Haltim di ruang kerjanya, Selasa (21/01). Zulfahmi mengatakan bahwa Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mendorong peran sentral JDIH dalam memudahkan masyarakat mencari informasi terkait produk hukum dan sebagai database yang bermanfaat bagi pemda tentang informasi hukum di wilayahnya.
“Langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan dibuatkan SK pengelola JDIH di Haltim dengan mencantumkan personal in charge (PIC) agar mudah tim JDIH Kanwil berkoordinasi lebih lanjut,” tutur Zulfahmi.
“Kemudian untuk website JDIH yang tidak aktif kiranya dapat melakukan migrasi ke domain Diskomdigi agar dapat digunakan untuk mendokumentasikan produk-produk hukum yang ada di Setwan DPRD serta dibuatkan SOP JDIH Setwan Haltim,” tambahnya.
Sebelumnya, Setwan Haltim yang diwakili oleh Plt. Sekwan, Kabag Risalah, menyampaikan bahwa pergantian struktur organisasi dan minimnya koordinasi dengan Kanwil Kemenkum Malut menjadi penyebab tidak optimalnya pengelolaan JDIH di DPRD Haltim.
Sinergi serta silaturahmi ini lanjutnya, diharapkan dapat menjadi masukan bagi DPRD Haltim untuk mengelola website JDIH DPRD Haltim lebih baik lagi. tentunya dengan sinergi yang terus dibangun dengan Kanwil Kemenkum Malut.
Sementara itu, tim JDIH Kanwil juga menyampaikan, selain pengelolaan JDIH, Divisi P3H juga memberikan layanan berupa harmonisasi ranperda, pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum gratis, dan indeks reformasi hukum.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir terus mendorong Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Malut untuk melakukan optimalisasi pengelolaah JDIH. Untuk itu, Budi Argap Situngkir mengatakan bahwa rapat tersebut dapat menjadi awal mula sinergitas antara Kanwil Kemenkum Malut dengan DPRD Haltim dalam membangun jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Maluku Utara khususnya di Haltim yang cepat, akurat, dan mudah.
