POLTEN.CO.ID-Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Padang, Enjat Lukmanul Hakim, Bc.IP, S.H., M.Ap, didampingi Kasi Bimbingan Klien Anak (BKA) Siwa Kumar, S.H., menghadiri kegiatan “Penguatan Peran Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan”, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sumatera Barat, bertempat di Aula Lapas Kelas IIA Padang.
Kegiatan ini menghadirkan Ir. Abdullah Rasyid, M.E, Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Komunikasi dan Media, sebagai narasumber utama. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, A.Md.IP., S.Sos., M.Ap., dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat, Nurudin, S.Sos., M.Si., beserta jajaran pejabat struktural Kanwil dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan serta Imigrasi se-Sumatera Barat.
Dalam paparannya, Ir. Abdullah Rasyid menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi tematik berdampak di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Program 13 Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), yang menitikberatkan pada peningkatan kompetensi SDM, digitalisasi layanan, dan penguatan komunikasi publik yang transparan serta efektif.
Pada sesi tanya jawab, Kabapas Padang Enjat Lukmanul Hakim aktif menyampaikan pertanyaan terkait implementasi pidana alternatif seperti kerja sosial, denda, dan restorative justice (RJ) yang kini diterapkan di lingkungan Bapas. Ia juga menyoroti tantangan over teritory dalam pelaksanaan tugas pembimbingan dan pengawasan klien, serta menanyakan strategi komunikasi yang tepat dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengatasi keterbatasan SDM dan sarana prasarana di daerah.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Ir. Abdullah Rasyid memberikan apresiasi dan respon positif. Ia menyatakan bahwa masukan dari lapangan sangat relevan dan menjadi perhatian serius Kementerian. Permasalahan over teritory dan keterbatasan SDM akan menjadi bahan evaluasi melalui koordinasi lintas unit, pemetaan kebutuhan pegawai, serta pengembangan sistem komunikasi yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah.
“Masukan dari satuan kerja di daerah seperti Bapas Padang sangat penting. Inilah bentuk komunikasi dua arah yang kita butuhkan agar kebijakan yang dibuat di pusat benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan,” ujar Ir. Abdullah Rasyid.
Melalui kegiatan ini, seluruh jajaran Pemasyarakatan dan Imigrasi di Sumatera Barat diharapkan semakin memahami arah kebijakan nasional dan siap mengimplementasikan Program 13 Akselerasi Menteri Imipas, guna memperkuat reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat serta memperkokoh sinergi antara pusat dan daerah.(Red).
