Jaksa penuntut umum (JPU) menilai pleidoi Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan fakta persidangan yang dibantah, menjadi pengakuan atas keterlibatan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku. Penuntut umum semakin yakin Hasto bersalah.
Wawan mengatakan, pleidoi Hasto hanya terpacu pada fakta persidangan kasus suap PAW pada 2020. Politikus PDIP itu dinilai melupakan fakta baru yang dihadirkan dalam persidangannya oleh para jaksa.
“KPU telah menyatakan secara tegas surat yang diajukan DPP PDIP kepada KPU tidak memiliki landasan hukum, untuk dilaksanakan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Wawan.
Hasto Kristiyanto didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan Advokat Donny Tri Istiqomah, Kader PDIP Saeful Bahri, dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW.
Selain itu, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satunya, memerintahkan Harun dan stafnya, Kusnadi, merusak ponsel.
Dalam dugaan perintangan penyidikan, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Sementara itu, dalam dugaan suap, dia didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
