Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti bahwa banjir yang melanda wilayah Bekasi baru-baru ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak terkendali.
“Kalau nafsu buat membangun dihajar habis, ini akibatnya, ini problem dari lamanya kita abai terhadap lingkungan dan ini saatnya kita mengevaluasi diri,” ujar Dedi usai menghadiri groundbreaking perumahan ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).
Ia menekankan pentingnya penataan ruang yang lebih baik untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang.
Sebagai langkah konkret, Dedi Mulyadi berencana menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengevaluasi tata ruang di Jawa Barat.
Hari Selasa depan, kita akan rapat koordinasi para bupati dan wali kota se-Jawa Barat bersama Menteri ATR/BPN untuk mengevaluasi tata ruang di provinsi ini,” ujar Dedi pada Selasa (4/3/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk meninjau kembali kebijakan pembangunan yang ada agar lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan bencana.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya menghentikan alih fungsi lahan, terutama di daerah hulu seperti kawasan Puncak, yang berkontribusi terhadap banjir di wilayah hilir.
Ia meminta perusahaan perkebunan negara untuk menghentikan alih fungsi lahan di kawasan tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah banjir yang kerap melanda wilayah Bekasi dan sekitarnya
