POLTEN.CO.ID – Komisi I DPRD Kota Bekasi melayangkan 99 rekomendasi strategis kepada seluruh perangkat daerah yang menjadi mitranya. Lebih dari setengah rekomendasi ditujukan untuk kecamatan dan kelurahan.
Rekomendasi tersebut berisi teguran dan seruan agar pemerintahan di tingkat bawah berbenah dan lebih cermat dalam menyusun anggaran.
Langkah ini disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, usai Komisi I melakukan pembahasan mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024.
“Diharapkan pemerintah daerah dapat jeli dan lebih cermat dalam penganggaran, serta mampu melakukan revisi pendapatan secara realistis dan tepat sasaran,” tegas Fendaby Surya Putra, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi.
Dari total 99 rekomendasi, sebanyak 58 poin menyasar langsung ke penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pelayanan publik paling dasar perlu perbaikan menyeluruh.
“Banyak keluhan dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan, terutama di level kecamatan dan kelurahan,” ujar Fendaby.
Komisi I menekankan agar rekomendasi tersebut tidak hanya menjadi catatan kertas, tetapi harus direspons dengan aksi nyata.
“Kami tidak ingin ini jadi rutinitas tanpa perubahan. Ini soal pelayanan, efektivitas anggaran, dan kepercayaan masyarakat,” tandas Fendaby.
Komisi I menegaskan bahwa pasca LKPJ ini, tidak boleh ada lagi anggaran yang asal habis, atau program yang tidak berdampak langsung ke masyarakat.
“Rekomendasi kami bukan basa-basi. Ini hasil telaah serius dan harapan masyarakat. Pemkot harus bersikap proaktif dan cepat mengambil tindakan perbaikan,” pungkas Fendaby. (ADV)
