Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menghadiri undangan Workshop yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate dengan tema “Transformasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum Berbasis Outcome-Based Education (OBE): Membangun Lulusan Berdaya Saing di Era Disrupsi Hukum dan Teknologi” yang berlangsung di gedung Rektorat Universitas Khairun Ternate, selasa (23/12/2025).
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam membahas penguatan dan pembaruan kurikulum pendidikan hukum agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan teknologi, serta dinamika regulasi hukum yang terus berkembang. Melalui pendekatan OBE, diharapkan lulusan ilmu hukum tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi, keterampilan praktis, dan daya saing yang tinggi.
Pada sambutannya Dekan Fakultas Hukum Unkhair, Jamal Hi Arsad menyampaikan rencana pembukaan Program Studi baru, yaitu Kenotariatan (Notaris). Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan pendidikan hukum lanjutan yang berorientasi pada kebutuhan praktik dan profesionalisme di bidang kenotariatan.
Jamal juga mengungkapkan bahwa pembukaan Program Studi Kenotariatan ini mendapat dukungan langsung dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, yang disampaikan pada saat peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Provinsi Maluku Utara di Hotel Bela Ternate, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Dukungan tersebut menjadi motivasi dan penguatan bagi Universitas Khairun dalam memperluas kontribusinya terhadap pengembangan sumber daya manusia hukum yang unggul dan berdaya saing.
Selain itu, sebagai pemantik diskusi, Guru Besar Unkhair, Prof. Husen Alting, menyampaikan harapan besar agar pelaksanaan workshop ini dapat menjadi wadah strategis untuk memperoleh masukan dan evaluasi konstruktif dari para peserta.
“Masukan tersebut diharapkan berkaitan dengan kualitas alumni Fakultas Hukum Universitas Khairun yang telah bekerja di berbagai instansi maupun sektor profesi hukum, serta mahasiswa yang tengah mengikuti program magang,” ungkanya.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengapresiasi transformasi kurikulum pendidikan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Penerapan Outcome-Based Education menjadi kunci dalam menyiapkan lulusan hukum yang tidak hanya kuat secara teoritis, tetapi juga memiliki kompetensi praktis yang dibutuhkan di dunia kerja.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan kompetensi mahasiswa, pada periode September hingga November 2025, Kanwil Kemenkum Maluku Utara telah menerima lima mahasiswa magang dari Fakultas Hukum Universitas Khairun. Melalui program magang ini, Argap menilai bahwa mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam praktik pelayanan hukum dan administrasi, sehingga mampu menjembatani antara pembelajaran akademik dengan kebutuhan nyata di lapangan.
“Kami memandang workshop ini sebagai momentum penting untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan hukum dengan kebutuhan nyata dunia kerja di Malut. Terlebih Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung pengembangan lulusan hukum di Malut dengan memberi ruang bagi kampus di Malut yang ingin membuka jurusan kenotariatan,” ujar Argap.
Dalam sesi diskusi, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, Zulfikar Gailea, menyampaikan harapan besar kepada Fakultas Hukum Universitas Khairun agar ke depan mampu melahirkan alumni yang memiliki daya saing tinggi dan mampu berkompetisi dengan lulusan fakultas hukum dari perguruan tinggi lainnya, baik di tingkat regional maupun nasional.
Harapan tersebut disampaikan berdasarkan evaluasi empiris terhadap hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kanwil Kemenkum Maluku Utara, di mana pada beberapa periode seleksi terakhir belum terdapat alumni Fakultas Hukum Universitas Khairun yang berhasil lolos, khususnya pada formasi jabatan Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan Analis Kekayaan Intelektual.
“Melalui workshop ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara perguruan tinggi dan Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum. Dengan penguatan kurikulum berbasis Outcome-Based Education dan kolaborasi yang berkelanjutan, Fakultas Hukum Universitas Khairun diharapkan mampu mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing,” pungkasnya.
