SERANG – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Budi–Agis, menjadi fase penting dalam percepatan transformasi birokrasi berbasis digital. Melalui Program Serang Digital dan gerakan Serang Bebas Pungli, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang (Diskominfo) mencatat berbagai capaian strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Diskominfo Kota Serang, Asep Setiawan, menjelaskan bahwa selama satu tahun implementasi Program Serang Digital, pihaknya fokus membangun fondasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mengintegrasikan layanan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta meningkatkan literasi digital aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.
“Fokus utama kami adalah memperkuat fondasi SPBE dan memastikan integrasi layanan digital berjalan optimal. Secara umum, kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi di Kota Serang mengalami peningkatan,” ujar Asep, Jumat (20/2/2026).
Indeks SPBE Meningkat, Layanan Kian Terintegrasi
Salah satu indikator keberhasilan Program Serang Digital adalah meningkatnya indeks SPBE Kota Serang. Capaian tersebut didukung perluasan layanan publik berbasis elektronik, penguatan infrastruktur jaringan, serta optimalisasi kanal komunikasi publik.
Asep menegaskan, digitalisasi tidak sekadar memindahkan layanan ke sistem daring, melainkan memastikan proses pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Indikator keberhasilan diukur melalui nilai indeks SPBE, persentase layanan yang telah terdigitalisasi, tingkat pemanfaatan aplikasi oleh OPD, kecepatan layanan, hingga tingkat kepuasan masyarakat.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Transformasi digital kini mulai dirasakan langsung oleh warga. Akses informasi publik semakin mudah, proses administrasi lebih cepat, serta tersedia kanal pengaduan daring yang dapat dipantau secara real-time.
Sejumlah layanan yang telah terdigitalisasi meliputi administrasi perkantoran, surat-menyurat elektronik, pengaduan masyarakat, publikasi informasi, hingga layanan perizinan melalui sistem terintegrasi. Dengan sistem ini, masyarakat tidak lagi harus selalu datang ke kantor pelayanan.
Diskominfo juga berperan sebagai koordinator integrasi sistem antar-OPD melalui pengembangan jaringan intra pemerintah dan sinkronisasi aplikasi. Langkah ini menekan potensi duplikasi sistem sekaligus mendorong efisiensi dan interoperabilitas data antarperangkat daerah.
Tanda Tangan Elektronik dan Keamanan Data
Dalam mendukung tata kelola administrasi modern, Pemerintah Kota Serang mulai menerapkan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan sistem arsip digital. Kebijakan ini mempercepat proses administrasi sekaligus menjamin keamanan dan keabsahan dokumen.
Aspek keamanan data turut menjadi perhatian serius. Diskominfo memperkuat kapasitas server, firewall, serta melakukan pencadangan data secara berkala. Koordinasi dengan instansi terkait juga dilakukan guna memastikan perlindungan data masyarakat sesuai regulasi yang berlaku.
Serang Bebas Pungli, Transparansi Diperkuat
Digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung gerakan Serang Bebas Pungli. Diskominfo menghadirkan sistem pelaporan online dan publikasi transparansi layanan untuk meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi memicu praktik pungutan liar.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui website resmi, media sosial pemerintah, maupun aplikasi pengaduan terintegrasi. Setiap laporan dapat dipantau progresnya sehingga proses layanan lebih transparan dan akuntabel.
“Setiap laporan bisa dimonitor secara terbuka. Ini bagian dari komitmen kami menjaga integritas pelayanan publik,” kata Asep.
Pemkot Serang juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan unsur pengawasan internal untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Infrastruktur Digital dan WiFi Gratis
Untuk menopang transformasi digital, Diskominfo terus meningkatkan kapasitas bandwidth dan stabilitas jaringan antar-OPD serta melakukan pemeliharaan infrastruktur server secara berkala.
Akses digital bagi masyarakat pun diperluas melalui penyediaan WiFi gratis di sejumlah ruang publik. Program ini bertujuan meningkatkan literasi digital sekaligus memperluas akses informasi. Penanganan wilayah blank spot juga dilakukan melalui pemetaan dan koordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi agar konektivitas semakin merata.
Predikat Informatif Kian Menguat
Komitmen terhadap transparansi juga tercermin dari hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Banten.
Hasilnya, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Banten, termasuk Kota Serang, kembali dikategorikan sebagai badan publik “Informatif”. Kota Serang meraih skor 99,85—meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 96,95—dan tetap berada di posisi tinggi dibanding daerah lain di Provinsi Banten. Selain itu, pada 2025 tidak tercatat sengketa informasi publik di Kota Serang.
Penilaian tersebut mencakup kualitas dan jenis informasi yang dipublikasikan, pelayanan informasi, komitmen organisasi, sarana prasarana, hingga aspek digitalisasi informasi.
Capaian ini menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Serang dari 2024 ke 2025, dengan skor mendekati sempurna.
Asep berharap transformasi digital yang tengah berjalan dapat terus didukung seluruh elemen masyarakat.
“Kami mengajak seluruh warga untuk memanfaatkan layanan digital secara bijak, aktif memberikan masukan, dan bersama-sama menjaga integritas pelayanan publik. Dengan kolaborasi yang kuat, kita wujudkan Kota Serang yang bersih, transparan, dan berbasis digital,” pungkasnya. (ADV)
