Jakarta – Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu solusi kunci yang ditawarkan untuk mengatasi kompleksitas dan tingginya biaya penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Dalam Seminar Nasional yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) di Jakarta pada Jumat, 5 September 2025, Guru Besar FISIP UMJ Prof. Dr. Taufiqurokhman menyoroti bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pemilu.
Seminar ini digelar sebagai respons atas berbagai tantangan dalam sistem pemilu, termasuk beban berat yang ditanggung penyelenggara di lapangan.
Prof. Taufiqurokhman memaparkan bagaimana berbagai negara telah berhasil mengadopsi teknologi dalam pemilu mereka.
Contohnya adalah Estonia dengan sistem i-Voting berbasis Public Key Infrastructure (PKI), India dengan penggunaan Electronic Voting Machine (EVM) dalam skala masif, dan Brasil yang telah menggunakan mesin voting elektronik sejak 1996.
Di Indonesia, penerapan e-rekapitulasi (Sirekap) merupakan langkah awal, namun potensinya masih bisa dikembangkan lebih jauh, misalnya dengan penggunaan blockchain sebagai sarana audit suara yang transparan dan anti-manipulasi.
Menurutnya, digitalisasi menawarkan berbagai keuntungan. Di antaranya adalah percepatan proses perhitungan suara, pengurangan biaya logistik seperti pencetakan dan distribusi surat suara, serta peningkatan aksesibilitas bagi pemilih melalui berbagai platform digital.
Lebih dari itu, publikasi data pemilu secara real-time dan jejak digital (digital trail) dapat memperkuat pengawasan publik dan meminimalkan potensi kecurangan.
Di masa depan, ia bahkan melihat potensi integrasi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi anomali dan kecurangan secara otomatis.
Namun, Prof. Taufiqurokhman juga mengingatkan bahwa implementasi teknologi ini bukan tanpa tantangan.
Persoalan utama yang harus diatasi adalah infrastruktur digital yang belum merata di seluruh pelosok Indonesia, tingkat literasi digital pemilih yang masih perlu ditingkatkan, serta ancaman keamanan siber seperti peretasan dan kebocoran data pemilih.
Oleh karena itu, keberhasilan adopsi teknologi pemilu memerlukan sinergi yang kuat antara pengembangan teknologi itu sendiri, penyusunan regulasi perlindungan data yang andal, dan edukasi publik secara masif.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa meskipun teknologi menawarkan harapan besar untuk reformasi pemilu, langkah tersebut harus dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan terukur. Keamanan data dan kepercayaan publik harus menjadi prasyarat utama sebelum teknologi pemilu diterapkan secara penuh.
Tanpa jaminan tersebut, alih-alih menyelesaikan masalah, digitalisasi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang dapat mendelegitimasi hasil pemilu.