Retret bergaya militer yang diikuti para kepala daerah ditanggapi seorang akademisi. Ayub Dwi Anggoro, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo (FISIP Umpo), menilai bahwa pemahaman peserta dan persepsi publik menjadi dua aspek krusial yang perlu diperhatikan pasca-kegiatan ini.
“Menarik ketika kita membicarakan tentang efek pasca retret. Kalau bagi saya ada dua hal, pertama pemahaman peserta (kepala daerah) dan persepsi publik,” ujar Ayub.
Menurutnya, pemahaman kepala daerah yang mengikuti retret harus benar-benar selaras dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah pusat. Ia mengingatkan agar para peserta tidak keliru memaknai konsep retret sebagai upaya membangun citra militeristik dalam kepemimpinan mereka.
“Jangan latah! Khawatirnya mereka memposisikan seolah-olah militer. Kalau pesan ini mampu diterima dan dijawab dengan baik, maka akan menjadi kekuatan dalam menggerakkan roda pemerintahan,” tegasnya.
Ayub juga menekankan pentingnya memahami retret ini secara serius agar menghasilkan karakter kepemimpinan yang lebih baik, disiplin, serta mendorong percepatan pembangunan di Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa interpretasi yang salah dapat berdampak pada persepsi publik.
“Terlebih di poin persepsi publik, dengan perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial yang begitu luar biasa besar. Jangan sampai ketika kepala daerah salah menangkap pesan dari retret ini, lalu kemudian publik beropini bahwa akan bangkit gaya kepemimpinan otoritarian,” jelasnya.
Oleh karena itu, Ayub berharap retret ini tidak sekadar menjadi agenda simbolik, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi kepemimpinan daerah dan pembangunan nasional.
