Ternate – Pelayanan dan pembinaan hukum maupun fasilitasi produk hukum daerah di Maluku Utara (Malut) merupakan program strategis Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut).
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi menyampaikan bahwa periode semester I yang telah dilewati dan menghadapi periode semester II 2025 patut menjadi momentum dalam mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan tugas.
“Kita patut mereview capaian kinerja pelaksanaan tugas dan pelayanan publik, guna mengoptimalkan pada periode semester II 2025,” ujar Zulfahmi saat memimpin apel pagi yang dihadiri Kadiv Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin dan jajaran, Senin (15/7).
Kinerja pelayanan dan pembinaan hukum, maupun fasilitasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum menjadi perhatian karena memiliki dampak kepada pembangunan daerah khususnya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir menegaskan bahwa kinerja pelaksanaan tugas dan pelayanan publik akan menjadi bahan rapat koordinasi capaian kinerja di tingkat Kemenkum RI pekan depan. Untuk itu, Argap Situngkir meminta jajaran untuk terus mengoptimalkan kinerja pelayanan sesuai target yang ditetapkan.
“Kemenkum Malut memiliki program strategis yang berdampak ke masyarakat. Sinergi dan kolaborasi baik jajaran internal maupun dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya harus terus diperkuat,” lanjut Argap Situngkir.
Adapun Kemenkum Malut memiliki pelayanan hukum meliputi kekayaan intelektual, dan administrasi hukum umum seperti pengesahan perseroan perorangan dan badan hukum lainnya, apostille, notaris, PPNS, dan fidusia. Sementara pembinaan hukum meliputi bantuan hukum, peacemaker justice award, pos bantuan hukum, desa sadar hukum dan lainnya.
Selain itu terdapat fasilitasi produk hukum daerah dan analis kebijakan hukum strategis bersama pemerintah daerah di Malut.
